Upaya pendidikan dalam mengantisipasi terhadap masa depan

Upaya pendidikan dalam mengantisipasi terhadap masa depan

Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan masa depan. Generasi baru yang dihasilkan pendidikan tersebut yaitu manusia yang melek teknologi dan melek fikir, namun tidak melupakan kebudayaan yang ada.

20 TEORI-TEORI ILMU SOSIAL

20 TEORI-TEORI ILMU SOSIAL

1.      Teori Interaksi simbolis

(Menurut Noeng Muhadjirin dalan Tjipto .2009: 81)

Konsep interaksi simbolik bertolak pada tujuh posisi dasar, yaitu:

MAKALAH PENGERTIAN EPISTEMOLOGI ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI

TUGAS INDIVIDU

FILSAFAT ILMU

MAKALAH PENGERTIAN EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI

Di Susun Oleh : 

Fathur Rahman

F01111021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

2011

1.      EPISTEMOLOGI

Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah kita dapat memperoleh pengetahuan. Jika kita mengetahui batas-batas pengetahuan, kita tidak akan mencoba untuk mengetahui hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat di ketahui. Memang sebenarnya, kita baru dapat menganggap mempunyai suatu pengetahuan setelah kita meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemology. Kita mungkin terpaksa mengingkari kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukannya kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang memungkinkan adanya kepastian yang mutlak dengan bidang-bidang yang tidak memungkinkannya, karena manusia tidak lah memiliki pengetahuan yang sejati.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1962
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi
sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.I/MPRS/1960 dan
No.II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat
produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang
Dasar;