Selasa, 10 Januari 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1962
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi
sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.I/MPRS/1960 dan
No.II/MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat
produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang
Dasar;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang rill dan luas kepada
Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan adanya keseragaman
dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan Daerah
Swatantra dalam rangka struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan
memperhatikan Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 dan No.45 Prp tahun 1960;
d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-undang.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1960 dan
No.II/MPRS/1960;
3. Undang-undang No.1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan No.6 tahun 1959
(disempurnakan), No.5 tahun 1960 (disempurnakan), No.2 tahun 1961 dan No.1
tahun 1962;
4. Undang-undang No.32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.77);
5. Undang-undang No.79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.139) jo.
Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.138).
Mendengar:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 11 Oktober 1961;
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BAB I
UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini Yang dimaksudkan dengan:
a. Daerah, ialah Daerah Swatantra Yang berhak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokokpokok
Pemerintahan Daerah jis Penetapan-penetapan Presiden No.6 tahun 1959
(disempurnakan), No.5 tahun 1960 (disempurnakan), No.2 tahun 1961 dan No.1
tahun 1962;
b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam
Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No.1 tahun 1962;
c. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Swatantra termaksud pada sub a;
d. Instansi atasan, ialah:
1. Presiden bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I;
3. Kepala Daerah tingkat I bagi daerah tingkat II.
Pasal 2
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua
perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk
seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
Pasal 3
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini
berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme
Indonesia.
Pasal 4
(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang
ini.
(2) Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya
sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
(3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat
pengesahan instansi atasan.
BAB II
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5
(1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
a. memberi jasa.
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
c. memupuk pendapatan.
(2) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan
Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka
ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan
industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju
masyarakat yang adil dan makmur.
(3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah
tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan
Daerah.
(4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang
modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah
bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
(2) Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan
usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.
BAB III
MODAL
Pasal 7
(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan.
(2) a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu
Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan
beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
(3) Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan terdiri atas saham-saham.
(4) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
bersangkutan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri Keuangan.
BAB IV
SAHAM-SAHAM
Pasal 8
(1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan sahamsaham
biasa.
(2) Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
(3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang
pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia.
(4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa
ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
(5) Pembayaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan.
Pasal 9
(1) Saham-saham dikeluarkan "atas nama".
(2) Saham-saham dapat dipindah-tangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham
prioritet hanya dapat dipindah-tangankan kepada Daerah.
(3) Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet dilakukan oleh
Kepala Daerah yang bersangkutan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai-pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi
dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur dalam peraturan
pendirian Perusahaan Daerah.
Pasal 10
Setiap saham berhak atas satu suara.
BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 11
(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan
susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
(2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan
oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah:
a. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan;
b. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritet.
(3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4
tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Pasal 12
(1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh
Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena:
a. permintaannya sendiri;
b. berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dalam pasal 11 ayat (3);
c. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun
kepentingan Negara.
(2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan
setelah permufakatan antara pemegang saham/saham prioritet dan jika merupakan
suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak
dengan hormat.
(3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan huruf d
dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri,
hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang
bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala
Daerah termaksud pada ayat (1).
(4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah
termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan untuk sementara waktu
anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada
keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat
segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian
tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
Pasal 13
(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika
untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang
saham/saham prioritet.
(2) Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk
dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang
saham/saham prioritet.
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak
langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang
bertujuan mencari laba.
(4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
Pasal 14
(1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada
seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada
seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun
bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
Pasal 15
(1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan Daerah.
(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan Yang
ditetapkan oleh Direksi.
Pasal 16
Ketentuan mengenal pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian
Perusahaan Daerah.
Pasal 17
Di tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
RAPAT PEMEGANG SAHAM
Pasal 18
(1) Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham
(prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
(2) Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat umum
pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakat.
(3) Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat
yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari
Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
(4) Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) mengambil keputusan dengan
memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 19
Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet
atau badan yang ditunjuknya.
BAB VIII
TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI
Pasal 20
(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan
selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga
dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena
melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung
atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan
mengganti kerugian tersebut.
(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku
sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
(3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran
atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barangbarang
persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau
tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu
diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada
badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab
mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3).Tuntutan
terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi
pegawai bendaharawan Daerah.
(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud
bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masingmasing
Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet, kecuali jika untuk sementara dipindahkan
ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan
sesuatu pemeriksaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole
akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk
sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
(7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai
tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai
termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan
Daerah itu sendiri.
Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
BAB IX
TAHUN BUKU
Pasal 21
Tahun buku adalah tahun takwim.
BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 22
(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh
Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan
Perusahaan Daerah.
(2) Kecuali apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet mengemukakan
keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan itu
sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan
Perusahaan Daerah.
BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN
PERUSAHAAN
Pasal 23
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi
kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang
ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 24
(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari
neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham
prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian
Perusahaan Daerah.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah
perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham perioritet tidak
diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan
(4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet; pengesahan termaksud memberi
kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan
tahunan tersebut.
BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA
PRODUKSI
Pasal 25
(1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
(2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan,
cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan
sebagai berikut:
A. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan
Daerah yang dipisahkan.
a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan
dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan
dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah
45%.
Dalam hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk seluruhnya terdiri dari
kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan, bagian laba bersih termaksud sub
a dan b di atas dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
B. Perusahaan Daerah modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu:
a. untuk dana pembangunan Daerah 8%, dan untuk Anggaran Belanja
Daerah 7%;
b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nilai nominal
dari saham-saham;
c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan
dana pensiun dan sokongan, yang besarnya masing-masing ditentukan
dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah
45%.
(3) Laba yang diperoleh Daerah baik dari saham prioritet maupun saham biasa dapat
dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
(4) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat
dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah yang
mendirikan Perusahaan Daerah.
(5) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud
pada ayat (2) ditentukan oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
(6) Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas
disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga
diberi jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(7) Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk
dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah
bawahannya untuk pembangunan Daerah.
BAB XIV
KEPEGAWAIAN
Pasal 26
(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi
dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang
berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku.
(2) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah
menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/pemegang
saham/saham prioritet berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan
Daerah dimaksudkan pada ayat (1).
BAB XV
KONTROLE
Pasal 27
(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan
perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan
tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh
Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ditunjuk badan yang mempunyai
tugas dan kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus
Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabannya.Hasil kontrole disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai
dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabnya.
BAB XVI
PENYERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN KE TANGAN
PERKUMPULAN KOPERASI
Pasal 28
(1) Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang saham dapat
menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat bawahannya.
(2) Pemerintah Daerah tingkat bawahan dengan semufakat pemegang saham dapat
menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat atasan.
(3) Pemerintah Daerah dengan semufakat pemegang saham dapat memindahkan
Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkumpulan koperasi di daerahnya.
(4) Penyerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat
pengesahan dari instansi atasan.
(5) Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan perkumpulan koperasi dan atau
perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan
Daerah tertentu.
BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 29
(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku
setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut
perimbangan nilai nominal saham-saham.
(3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah
yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggungjawab
tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
(4) Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena
neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan
perusahaan yang sebenarnya.
BAB XVIII
PERALIHAN
Pasal 30
Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undang-undang ini belum
dilaksanakan, maka semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya
atau sebagian merupakan kekayaan Daerah, dan yang telah tidak merupakan beban
Anggaran Belanja Daerah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan
bentuk hukum yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, perusahaanperusahaan
termaksud harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan Daerah".
Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Februari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Februari 1962
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD.ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 10

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar